Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Lampung Post, 28 September 2008
Sastra, kata William Henry Hudson dalam Introduction to the Study of Literature (1960), selalu menyumbangkan nilai positif bagi kemanusiaan. Itu karena anasir-anasir yang dicipta bertalian erat dengan penikmatan ragawi dan rohani manusia seperti olah rasa, cipta dan karsa. Lewat kelembutan dan kehalusannya, lanjut Hudson, sastra mampu membangkitkan emosi luhur sekaligus menjembatani sifat fitrah manusia yang cinta akan keindahan.
Ketika hendak berkomunikasi dengan pembaca, sastra membutuhkan sarana atau mediasi, yaitu bahasa. Singkatnya, sastra mengguratkan hasil pencarian imajinasi itu dalam rangkaian kata dan bahasa yang tertata amat indah. Maka, peran bahasa menurut Slamet Mulyana (1964), sangat vital dan tidak bisa dianggap sepele.
Pertanyaannya kemudian, apakah ada hubungan antara penguasaan bahasa, mutu bahasa, dan apresiasi seseorang terhadap karya sastra? Tentu saja ada korelasi sangat signifikan. Sebab, kedalaman dan penguasaan bahasa seseorang akan memberinya kemudahan untuk menangkap pesan, pengetahuan, hiburan, atau ancaman yang dibawa teks (termasuk sastra), termasuk kemudahan menyampaikan pengetahuan itu pada orang lain.
Maka, benar kata Seno Gumira Ajidarma (2007), bahasa itu menentukan corak berpikir tentang sesuatu, ekpresi imajinasi, dan pengetahuan seseorang. Singkatnya, bahasa adalah batas pengetahuan dan batas apresiasi budaya seseorang.
Fakta itu juga saya alami ketika menyimak Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) membacakan karya sastra maupun orasi budaya yang disampaikan setiap malam tengah bulan. Demikian juga ketika mendengar Mustofa W. Hasyim, Hamdy Salad, Indra Trenggono, Agus R. Sarjono, Beni Setia, dan sastrawan lainnya membaca karyanya. Para sastrawan dan penyair itu, karena penguasaan bahasa, mampu menangkap pesan teks–baik yang tersurat maupun tidak–secara apik, yang selanjutnya dikomunikasikan kepada audience sastra. Karena penguasaan bahasa pula, audience sekitar saya ada yang menangis terharu, gusar, atau hanya melongo (baca; tak tahu apa-apa).
Dari analisis itu, tepat pendapat Slamet Mulyana bahwa besar kecilnya apresiasi masyarakat terhadap karya sastra ditentukan penguasaan bahasa. Sayangnya, sistem pendidikan kita tidak menanamkan penguasaan keterampilan bahasa itu pada anak didik. Dalam kegiatan pembelajaran, guru lebih sering menekankan teori dan pengetahuan bahasa, daripada mengutamakan keterampilan berbahasa. Dengan kata lain, pengajaran bahasa Indonesia cenderung membawa siswa belajar tentang bahasa daripada belajar berbahasa, aspek kognitif lebih diutamakan daripada aspek psikomotorik.
Kurikulum pengajaran bahasa, tulis St. Kartono (2007), benar silih berganti, mulai dari Kurikulum 1975, 1984, 1994, hingga 2006. Namun demikian, pendekatan pembelajaran bahasa yang mendasari kurikulum itu belum beranjak dari pendekatan struktural menuju pendekatan komunikatif. Belum lagi keterbatasan alokasi waktu, di mana untuk SMA hanya disediakan waktu empat jam pelajaran tiap minggu.
Bandingkan dengan pelajaran IPA, Matematika, Fisika dan ilmu-ilmu eksak lainnya. Anehnya, kurikulum itu dengan tegas mensyaratkan kenaikan kelas atau kelulusan dengan nilai bahasa Indonesia bukan merah.

Keterbatasan Bahasa
Problem pengajaran bahasa masih diperparah dengan kualitas bahasa Indonesia sendiri, ketika dipersandingkan dengan bahasa dunia lainnya. Bahasa kita (Indonesia) tidak mampu menangkap dan menerjemahkan semua letupan atau “ujaran” sastra. Fenomena ini dikeluhkan hampir semua sastrawan kita, salah satunya Otto Sukatno C.R. (2007).
Menurut Otto, lantaran sempitnya perbendaharaan kosakata bahasa Indonesia, sastrawan kita sering meminjam istilah bahasa asing. Akibatnya, produk sastra menjadi elitis karena maknanya hanya diketahui oleh orang-orang tertentu (yang paham bahasa lain). Produk sastra menjadi kehilangan pembacanya sehingga tidak banyak memberi kontribusi pada kehidupan manusia.
Keterbatasan bahasa kita, semakin terasa tatkala menerjemahkan karya sastra atau pemikiran bahasa lain (Inggris, Arab, Spanyol, Prancis, India dan sebagainya). Naskah asli misalnya hanya sekitar 100 lembar, tetapi begitu diterjemahkan menjadi 200 lembar atau lebih. Karena keterbatasan perbendaharaan kosakata pula, bahasa kita sering memenggal atau mendangkalkan rasa bahasa aslinya.
Ketika membaca dan mengapresiasikan karya-karya besar semacam Wordsworth, Mahabarata, Ramayana, dan Mary Shelley, mestinya hati kita akan takjub dan bergetar. Akan tetapi justru sebaliknya, karya besar itu terasa biasa-biasa saja dan tak mampu menggugah relung batin kita. Ini artinya, bahasa kita boros kata tetapi dangkal makna.
Selain aspek pengajaran, problem bahasa juga tidak lepas dari peran politik dan kekuasaan. Pemerintah Orde Baru (Orba) misalnya, sering menempatkan bahasa sebagai komoditi kekuasaan yang sering dipolitisi. Orba dengan sistem sentralistik dan totaliter, mengharuskan keseragaman di setiap lini kehidupan, termasuk bahasa. Maka, dikeluarkanlah aturan baku penggunaan bahasa yang disebut dengan “Ejaan Yang Disempurnakan” (EYD).
Di satu sisi, adanya peraturan yang ketat terhadap masuknya berbagai kosakata asing bertujuan meneguhkan identitas kebangsaan kita. Tetapi di sisi lain, aturan itu justru menyempitkan ruang apresiasi bahasa terhadap teks-teks sastra asing.
Tampaknya, tidak ada pilihan lain bagi kita selain terus membenahi model pengajaran dan kualitas bahasa Indonesia. Pertama, pengajaran bahasa harus menjadi proses pembiasaan berbahasa yang baik dan benar.
Para guru harus menjadi teladan bagi anak didiknya dalam penguasaan keterampilan berbahasa. Sebab, kebiasaan berbahasa anak didik hanya dapat dibentuk dalam suasana disiplin para guru bahasa Indonesia itu sendiri. Maka, para guru bahasa harus mempunyai kebiasaan membaca, terbuka dengan pemikiran baru, dan membiasakan menulis, sehingga merangsang siswa untuk melakukan hal yang sama. Singkatnya, para guru bahasa Indonesia tidak sekadar sebagai pengajar, tetapi juga menempatkan diri sebagai pendidik yang membangun kebiasaan berbahasa para siswanya.
Kedua, adanya kebijakan pemerintah yang memberi kebebasan bagi para pakar bahasa untuk mengkaji dan meneliti unsur-unsur kebudayaan kita sehingga menemukan istilah-istilah, padanan kata atau kosakata yang bisa menerjemahkan berbagai simbol bahasa di dunia.
Jika bahasa kita tidak terus berbenah, dia tidak akan sanggup menerjemahkan simbol-simbol bahasa dunia, dan dengan demikian tidak akan menjadi alat komunikasi yang efektif. Hanya dengan perbendaharaan kosakata yang lengkap, bahasa kita dapat menangkap rasa bahasa lain atau paling tidak mendekati rasa bahasa aslinya. Semoga.[] Pemerhati Sastra, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Oleh Agus Wibowo

Dimuat Harian Suara Merdeka, Edisi Jum’at, 26 September 2008

TIDAK lama lagi, kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1429 H. Sebagian perantau yang bekerja di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Palembang, Medan, Bali, dan Bandung sudah atau sedang bersiap-siap pulang ke kampung halaman masing-masing. Gejala ini disebut dengan istilah mudik, dan amat populer menjelang berakhirnya bulan puasa, khususnya di kalangan perantau dari Jawa.
Saat ini tradisi mudik telah menjadi kebutuhan semua elemen bangsa, bukan hanya monopoli umat Islam semata. Pendek kata, tradisi mudik benar-benar perilaku khas, sekaligus salah satu kearifan lokal adiluhung yang patut dilestarikan bangsa ini.
Siapa yang mula-mula menggunakan istilah mudik, belum diketahui secara pasti. Yang jelas, istilah itu sudah lama tercatat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS Poerwadarminta (1976). Dalam kamus yang disusun Badudu-Zain (1994), dan Abdul Chaer (1976), dikatakan bahwa mudik berarti ‘’pulang ke udik, atau pulang ke kampung halaman bersamaan dengan datangnya hari lebaran’’.
Tradisi mudik, kata Umar Kayam (2002), mulanya merupakan tradisi primordial masyarakat petani Jawa yang sudah ada jauh sebelum Kerajaan Majapahit. Kegiatan itu dulu digunakan untuk membersihkan pekuburan atau makam leluhur, yang disertai upacara doa bersama kepada dewa-dewa di kahyangan. Tujuannya, agar para perantau diberi keselamatan dalam mencari rezeki, sementara keluarga yang ditinggalkan tak dirundung petaka.
Tetapi setelah pengaruh agama Islam masuk ke tanah Jawa, tradisi tersebut berangsur-angsur terkikis, karena dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia dan masuk dalam katagori syirik. Meski demikian, peluang kembali ke desa setahun sekali itu muncul kembali lewat momentum Idul Fitri.
Tak Masuk Akal
Kita akan menemukan banyak hal yang unik dan tidak masuk akal dalam tradisi mudik. Pertama, secara finansial, mudik memerlukan biaya yang tidak sedikit. Anehnya, para pemudik tidak pernah mempersoalkannya. Para pemudik, kata Jacob Sumarjan (2007), berkeyakinan bahwa harta dunia bisa dicari, tetapi mukjizat atau berkah ruhani ketika munggah dan mudik itu tak bisa dibeli dengan harta benda atau tergantikan dengan materi apapun.
Kedua, mudik mampu menjadi terapi batin (psikologis) yang ampuh. Ketika masyarakat perkotaan dihadapkan pada persoalan ruang kehidupan yang makin sempit, carut-marut dunia politik dan moralitas bangsa, mereka akan mengalami tekanan psikologis. Untuk menyembuhkan penyakit itu, orang kota harus bersunyi-sunyi dengan pergi ke daerah yang tenang, damai, dan jauh dari hiruk-pikuk persoalan duniawi. Pendek kata, orang perlu melepaskan penat tersebut dengan rileks, curhat atau bersilaturahmi/mengunjungi karib dan kerabat terdekat. Untungnya, dalam khazanah budaya kita terdapat sebuah tradisi yang khas, sekaligus pengobat persoalan batin tersebut, yaitu tradisi mudik! Maka ketika mudik, segala beban itu cair seketika, karena menatap wajah-wajah lugu penduduk desa, penuh kasih sayang, dan tanpa pamrih. Begitu hendak kembali ke tempat kerja, semangat telah pulih kembali. Harapan untuk bertemu kembali dengan kampung halaman di tahun berikutnya menjadi motivasi bekerja keras dan mengumpulkan uang guna mudik kembali.
Ketiga, mudik menjadi sarana orang mengingat sangkan paraning dumadi atau asal-usulnya. Para pemudik yang berbondong-bondong itu, kata Cak Nun (1994), sedang memenuhi tuntutan sukmanya untuk bertemu dan berakrab-akrab kembali dengan asal-usulnya. Singkatnya, mereka berusaha berikrar bahwa ia berasal dari suatu akar kehidupan: komunitas etnik, keluarga, sanak famili, bapak-ibu, alam semesta, serta berpangkal (dan berujung) di Allah SWT melalui runtutan akar historisnya. Kesadaran seperti itu tampak dari para pemudik yang berusaha sedapat mungkin berada di tengah-tengah keluarga, sebelum salat Idul Fitri.
Keempat, tradisi mudik acapkali menjadi momen unjuk diri. Para pemudik berlomba-lomba menunjukkan eksistensi keberhasilannya di perantauan pada penduduk asli. Pada gilirannya timbul kecemburuan sosial di masyarakat. Selain itu, budaya pamer ini tidak jarang menimbulkan disharmoni yang mengganggu kesahduan Idul Fitri itu sendiri.
Pendapatan Daerah
Ketika berlangsung tradisi mudik, aliran dana sudah pasti mengalir ke kampungnya. Para pemudik akan membelanjakan hartanya untuk keperluan apa saja, seperti berbagai kebutuhan pokok, mengunjungi tempat-tempat wisata, dan lain-lain. Lebih dari itu, mudik menjadi stimulus kegairahan aspek-aspek perekonomian lainnya. Misalnya, perusahaan transportasi bersaing menawarkan pelayanan, bank menyodorkan berbagai pelayanan kebutuhan uang, dan perusahaan komunikasi berusaha memanjakan pemudik dengan berbagai fasilitas. Walhasil, perekonomian di berbagai daerah menjadi bangkit dan bergairah berkat kehadiran para pemudik.
Pemerintah pusat dan daerah mestinya merespon positif tradisi tahunan ini. Artinya, mereka harus mampu menyediakan infrastruktur, suprastruktur, serta aspek-aspek lain yang menjadi sarana mudik dengan baik. Misalnya, perbaikan sarana transportasi (perbaikan jalan, penambahan armada darat, laut, dan udara), sarana komunikasi (informasi mudik, informasi di sepanjang jalur mudik, perbaikan rambu-rambu), dan sebagainya.
Tidak kalah pentingnya, aparat keamanan harus bekerja ekstra keras demi memberi keamanan dan kenyamanan bagi para pemudik. Pasalnya, tradisi mudik saat ini makin dihantui oleh berbagai perilaku kriminal seperti pembiusan, perampokan, penjambretan, dan sebagainya. Sayangnya, permasalahan tersebut hingga kini masih kurang mendapat perhatian. Jauh-jauh hari, pemerintah memang sudah berjanji akan memperbaki berbagai sarana dan prasarana itu. Tetapi, ketika musim mudik sudah tiba, masih banyak gangguan yang dihadapi, entah jalan rusak atau jembatan yang belum selesai diperbaiki dan sebagainya.
Pada akhirnya, kita semua harus bisa mengambil hikmah dari tradisi mudik. Misalnya, kesederhanaan sebagai orang desa, keluguan dalam bergaul dengan sesama, yang menyebabkan bangunan persaudaraan antarwarga kampung tidak dibatasi sekat-sekat primordial. Lebih dari itu, keadaan kampung halaman yang tandus, atau penderitaan teman sepermainan yang hidup miskin, mestinya mengingatkan para elit politik untuk tak berlaku curang, tak membudayakan KKN dan tak membuat rakyat makin menderita. (32)—Agus Wibowo, pemerhati budaya, penulis buku ’’Memayu Hayuning Bawono’’, tinggal di Yogyakarta.
Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Bali Pos, Edisi Kamis, 25 September 2008
Hasil survei Lembaga Survey Indonesia (LSI, 2008) baru-baru ini amat mengejutkan. Pasalnya, LSI menemukan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat rendah (hanya 51 persen) terhadap demokrasi. Temuan itu seakan menjawab teka-teki fenomena meningkatnya jumlah masyarakat golongan putih (golput) dalam pilkada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan dan sebagainya. Selain itu, hasil survei Nasional Reform Institute (2008) juga menemukan sebanyak 61,81 persen responden kecewa terhadap kinerja DPR.
Fenomena sebagaimana disebutkan, menunjukkan kekecewaan masyarakat terhadap DPR dan demokrasi yang berlangsung selama ini. Alih-alih, bukannya menciptakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan, demokrasi justru memicu kemiskinan, ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam masyarakat. Jika mengacu pada standar Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana setiap individu dengan 2 dolar Amerika Serikat per hari, maka lebih dari 50 persen penduduk Indonesia, yang berjumlah lebih dari 223 juta jiwa, tergolong miskin. Sementara kekayaan sebesar 75 miliar dolar AS atau Rp 800 triliun yang beredar di Indonesia, hanya dimiliki oleh 150 orang. Pendek kata, demokrasi menjadi sistem politik yang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat.
Penyebabnya, karena para politisi itu sering menggunakan politik sebagai mata pencaharian utama. Politik yang mestinya menjadi sarana luhur mencapai demokratisasi, kenyataannya justru bergelimang kepalsuan dan kemunafikan.
Kondisi itu masih diperparah dengan masuknya orang-orang yang belum ‘melek’ politik dalam ajang memperebutkan kursi legislatif dan eksekutif. Akibatnya, demokrasi kita –meminjam istilah Aristoteles — menjadi sistem politik paling buruk yang mendorong golongan ‘tidak terdidik’ menjadi pemimpin.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana menyelamatkan demokrasi dari pragmatisme sempit dan ‘pembajakan’ elite politik? Bagaimana solusi terbaik menekan pertambahan jumlah golput yang semakin tidak terbendung? Pertanyaan ini penting diajukan, sebab jika Pemilu 2009 didominasi angka golput, bisa dipastikan demokrasi Indonesia akan tamat. Artinya, mekanisme demokrasi mulai dari pembentukan partai, pemilihan bakal caleg, pemilihan caleg hingga pilpres, menjadi gawe yang mubazir tanpa memberi pengaruh positif bagi kehidupan rakyat.
Menjadi Pelayan
Demokrasi, esensinya adalah melayani kepentingan masyarakat. Itu artinya, segala jabatan yang dihasilkan melalui proses demokrasi harus difungsikan sebagai pelayan masyarakat. Maka salah jika para pemimpin eksekutif dan legislatif yang meminta pelayanan khusus dari masyarakat. Oleh karena itu, para caleg, capres dan cawapres harus memperbaiki niat terlebih dulu sebelum terjun dalam kancah demokrasi. Artinya, mereka harus membuang jauh-jauh pragmatisme sempit untuk mencari harta dan kekuasaan itu, dengan niat mulia melayani masyarakat, meringankan penderitaan dan kesusahan, sekaligus menjadi corong aspirasi mereka.
Semua penyakit demokrasi, kata Yudi Latif (2008), bisa disembuhkan dengan menambah demokrasi. Artinya, demokrasi prosedural harus ditingkatkan dengan mengembangkan esensi demokrasi: pertanggungjawaban sistemik dan pemberdayaan rakyat. Demokrasi harus menghadirkan kerangka sistemik yang responsif terhadap tuntutan aktualisasi diri manusia dalam berbagai bidang kehidupan.
Sementara untuk mengimbangi sepak terjang ‘orang-orang gagap politik’ yang terjun dalam demokrasi, parpol perlu menjadi partai yang revolusioner; partai kumpulan para intelektual yang mengawal pembangunan, menjadi penasihat rakyat, dan mengarahkan transisi menuju sosialisme. Dengan begitu, partai betul-betul menjadi wadah untuk reformasi moral dan intelektual para kader dan pengurusnya. Parpol ini pun dapat menunjukkan fungsinya secara maksimal sebagai sarana mengambil alih kepemimpinan bangsa dan membangun kesadaran politik rakyat.
Selain itu, parpol harus lebih aktif lagi mengusahakan pendidikan politik rakyat, dengan memperhatikan dan memperjuangkan kebutuhan mereka. Parpol harus lebih aktif memperjuangkan dan melaksanakan sistem perekrutan dan kaderisasi yang lebih objektif dan demokratis, sehingga muncul pemimpin-pemimpin andal. Parpol juga perlu memelopori agar terjadi transformasi pola pikir masyarakat melalui kerja sama dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri di bidang ini.
Musuh Bersama
Tampaknya, tidak ada pilihan bagi masyarakat kecuali bersatu padu melawan ‘pembajak’ demokrasi, dan menjadikannya mereka sebagai musuh bersama (come enemy). Partisipasi politik dan apresiasi rakyat atas demokrasi harus semakin digalakkan, misalnya dengan memperbanyak forum debat yang efektif, memberikan kesempatan seluas-luasnya pada rakyat agar menyuarakan aspirasinya, memperkuat sistem demokrasi, dan mempercepat kemunculan figur pemimpin yang tegas dan bersih.
Para tokoh masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, harus menjadi teladan rakyat dalam mengawal demokrasi. Mereka harus mampu meyakinkan masyarakat, bahwa demokrasi merupakan mekanisme terbaik menciptakan negara bangsa dan masyarakat madani. Singkatnya, demokrasi dengan roh Pancasila adalah representasi kearifan lokal dari berbagai suku bangsa kita.
Komitmen rakyat demikian, harus diimbangi dengan perilaku elite dan politisi yang tidak mencla-mencle. Mereka harus mampu menunjukkan politik yang bersih, santun, dan menjadi pilar terbaik demokratisasi. Jika tidak, sudah pasti rakyat akan kecewa karena merasa dikebiri dan dibohongi. Maka, jangan salahkan rakyat jika angka golput semakin membubung tinggi.
Pengembangan dan penguatan sistem demokrasi merupakan komponen yang esensial dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, orientasi pembangunan fisik yang selama ini diutamakan, harus diimbangi dengan pembangunan pelbagai sarana pendidikan demokrasi. Forum-forum kecil di angkringan, warung kopi, pos ronda, gubuk tengah sawah, hingga institusi pendidikan, harus menjadi sarana efektif mengajarkan demokrasi yang sejati pada masyarakat. Media-media itu, harus mengubah stigma buruk masyarakat pada demokrasi, dan perlahan-lahan mengembalikan kepercayaan mereka.[] Penulis Peneliti Utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Oleh Agus Wibowo

Dimuat Harian Lampung Post, Edisi Minggu, 20 September 2008
Krisis pangan yang melanda Indonesia dalam tiga tahun terakhir, menimbulkan keprihatinan kita. Bagaimana tidak? Di bumi subur yang sering disebut ki dalang sebagai “gemah ripah loh jinawi”, penduduknya kekurangan pangan.
Kemudian, apa yang menyebabkan kelangkaan pangan? Bagaimana bangsa ini mengatasinya?
Problem pertanian, selain disebabkan penyempitan lahan dan buruknya manajemen pertanian juga disebabkan pergeseran orientasi budaya masyarakat akar rumput (grassroot) terhadap dunia pertanian. Pergeseran orientasi itu salah-satunya dipicu stigma negatif yang diciptakan secara tidak sadar oleh literatur dan karya-karya sastra kita.
Sastra kontemporer, kata Agus R. Sarjono (2001), lebih concern pada dunia percintaan yang mengharu-biru, seks, kekuasaan, agama, dan filsafat; mengesampingkan dunia pertanian. Sastra justru menciptakan stigma ganjil pada dunia pertanian.
Pendek kata, dunia pertanian adalah representasi atau simbol masyarakat kelas bawah yang tertindas, terpinggir, dan menderita. Itu dapat kita temukan, misalnya, dalam trilogi Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari.
Benar, novel itu mengangkat kisah dengan setting perdesaan dan tanah pertanian. Akan tetapi, kisah itu hanya berkutat pada pergulatan seorang penari ronggeng pada kondisi sosial budaya di era 60-an, sementara problem pelik dunia pertanian luput–atau memang sengaja tidak disinggung.
Novel Para Priyayi karya Umar Kayam juga demikian. Novel itu memang menjadi inspirasi kemajuan masyarakat miskin untuk mengubah statusnya. Tetapi, yang terasa justru penokohan “anak desa” dengan segenap usahanya meninggalkan tanah pertanian untuk menjadi seorang priyayi. Singkatnya, pencitraan yang muncul dari novel itu, dunia pertanian identik dengan kebodohan, keterbelakangan, berorientasi pada hal-hal mistis dan serba-“hitam” yang mesti ditinggalkan.

Kearifan Pujangga Klasik
Jika kita cermati, apa yang dilakukan sastrawan kontemporer sangat kontras dengan kearifan para pujangga dahulu. Mereka dahulu justru sangat akrab dengan dunia pertanian. Kedekatan dan keakraban itu mereka tuangkan dalam karya-karya sastra yang dibuat. Beberapa literatur sastra Jawa klasik yang diteliti P.J. Zoetmulder misalnya. Karya sastra yang dibuat pada abad ke-8 dengan bentuk kakawin dan kidung itu, menceritakan bagaimana seorang raja yang rela datang ke kawasan perdesaan, guna memotivasi rakyatnya mengolah tanah pertanian. Dikisahkan pula, bagaimana para biarawan (tokoh agama) turut serta bercocok tanam, dan membangun lumbung-lumbung padi yang besar dan tinggi.
Selain itu, dalam kitab Desawarnana atau Negarakertagama digambarkan bagaimana kemajuan sistem pertanian kala itu. Disebutkan adanya perintah sang raja agar rakyatnya membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Karena kesuburan tanah pertanian, panen yang dihasilkan melimpah, sehingga rakyat memberikan pajak kepada sang raja tanpa paksaan. Kitab itu juga menyebutkan kemajuan sistem irigasi pertanian yang sangat maju.
Beberapa bukti yang telah disebutkan, menunjukkan dunia sastra (klasik) dahulu, selain mengusung tema-tema seputar keraton juga concern mengangkat dunia pertanian. Itu tidak lepas dari peran utama sastra sebagai media komunikasi dan media penerangan masyarakat. Singkatnya, sastra dimanfaatkan sebagai satu strategi kebudayaan yang efektif untuk menggerakkan masyarakat, khususnya dalam mengembangkan dunia pertanian.
Di negara-negara dengan pertanian maju, sastra juga memiliki peran penting dan strategis. Misalnya di China, revolusi kebudayaan yang dilakukan besar-besaran berhasil membuahkan gagasan baru untuk menampilkan dinamika pertanian dalam karya sastra. Misalnya dalam kumpulan cerpen Kisah Lelaki Tua dan Anjingnya, yang merupakan terjemahan sebuah karya sastra China.
Karya sastra China yang lain mampu mengangkat sosok petani dengan dinamika pertaniannya, menjadi sastra yang indah dan menawan. Itu karena petani dengan segenap problemnya tidak diangkat secara turistik dengan semangat kaum terdidik yang penuh keinginan semu, melainkan digarap dengan penuh penghayatan. Padahal, nyaris semua cerpen itu ditulis kalangan intelektual China sendiri.
Di Malaysia juga tak jauh berbeda. Sastrawan Shahnon Ahmad, misalnya, berhasil menyuguhkan sosok petani yang khas dan hidup. Itu dapat kita lihat dalam salah satu novelnya berjudul Ranjau Sepanjang Jalan.
Dalam novel itu, digambarkan beratnya perjuangan seorang petani melawan alam dan dalam mengolah tanah pertaniannya. Juga dikisahkan bagaimana anak-anak tanpa ibu bergelut dengan buruknya musim dan cuaca, serbuan pipit dan kepiting, atau meluapnya air bah yang menggenangi sawah dan merusak panen mereka. Lewat novel itu, kita disadarkan bahwa tanah pertanian bagi petani merupakan sebuah “tanah air” yang tidak mudah dipindah-pindahkan, atau dihancurkan oleh basis relasi eksternalnya.

Memihak Petani
Tampaknya, tidak ada pilihan lain bagi sastrawan kontemporer, untuk belajar dan mencontoh para sastrawan negara-negara maju. Dengan kata lain, sastrawan kontemporer tidak merasa malu apalagi “tabu” jika mengangkat tema-tema pertanian. Alangkah indahnya hamparan sawah yang menghijau, buliran padi menguning, senandung seruling anak gembala, atau riuhnya burung pipit menyerbu padi, diangkut sastrawan dalam karya-karyanya. Sastrawan kontemporer melalui karyanya, juga bisa mengungkap berbagai praktik penipuan “lintah darat”, yang menyengsarakan petani.
Kontribusi sastra terhadap pertanian, secara nyata dapat dimulai melalui pengajaran sastra di sekolah atau bangku perguruan tinggi. Sastra dengan tema-tema keindahan tanah pertanian itu, akan menumbuhkan kecintaan anak didik pada dunia pertanian. Dampaknya tentu saja positif karena mereka tidak akan malu atau merasa “tersisih” lagi, jika nantinya memilih profesi sebagai petani, dan lebih memilih menetap di desa. Dampak positif secara makro, usaha itu pelan tapi pasti akan mengubah orientasi masyarakat kita, untuk tidak terus-menerus melakukan urbanisasi besar-besaran ke kota.
Segenap pihak harus menyadari bahwa masyarakat petani merupakan sebuah realitas dominan dalam seluruh struktur sosial Indonesia. Mereka merupakan agen utama penjaga “saka guru” atau tiang utama penyangga perekonomian masyarakat. Maka, dengan menggeliatkan dunia pertanian melalui karya-karya sastra, sama halnya memperkokoh stabilitas perekonomian bangsa. Semoga.[] Esais Sastra, Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

“PBH harus dilaksanakan secara sinergis dengan upaya mendorong kesadaran membangun sektor produktif, misalnya melalui gerakan pembangunan sektor riil”.

Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Jurnal Nasional (Jurnas), Sabtu 13 September 2008
Menurut data BPS (2007), dari total penduduk sebanyak 211.063.000, yang masih buta huruf pada usia 15 tahun ke atas berjumlah 15.4 juta, dengan perbandingan laki-laki 5,8 persen dan perempuan 12,3 persen, dengan penyebaran di perkotaan 4,9 persen, dan perdesaan 12,2 persen. Dari jumlah itu, Pulau Jawa merupakan penyumbang terbesar dengan perincian Jawa Timur di peringkat pertama (10,47%), Jawa Tengah (9,42%) dan Jawa Barat.
Buta huruf merupakan keadaan di mana orang tidak mampu membaca dan menulis. Padahal, kedua hal tersebut merupakan jendela untuk melihat dunia. Artinya, jika orang bisa membaca, maka dia melihat dunia baru dan segala perkembangannya, termasuk iptek. Lebih dari itu, orang yang mampu membaca akan mengembangkan kompetensinya, karena wawasannya bertambah, entah lewat akses internet, membaca koran atau majalah.
Sebaliknya, orang yang buta huruf, akan melihat dunia dengan sempit, karena informasi yang diterimanya sangat sedikit. Akibat informasi yang kurang, orang menjadi bodoh dan miskin. Maka, wajar jika tingginya angka buta huruf di Indonesia, berbanding lurus dengan tingginya angka kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Itu dapat dilihat dari data BPS (2008) yang menyebutkan bahwa penduduk miskin mencapai mencapai 41,1 juta jiwa, atau naik sekitar 4,7 juta jiwa dibanding tahun 2007, yang hanya 37,2 juta jiwa.
Sementara, menurut data laporan UNDP (2008), posisi Human Development Index (HDI) atau index pembangunan manusia Indonesia, berada di ranking 108 dari 177 negara. Posisi itu lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia (61), Thailand (74), dan Filipina (84). Sementara, kemampuan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada urutan ke-46 dari 47 negara yang disurvei.
Tambal Sulam
Pemerintah, sebenarnya tidak tinggal diam menyikapi persoalan buta huruf. Sejak tahun 1945 melalui bagian pendidikan masyarakat, Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, pemerintah melakukan gerakan melek huruf, yang dikenal dengan nama Pemberantasan Buta Huruf (PBH) atau Kursus ABC.
Selanjutnya, pada tahun 1951 pemerintah menyusun rencana Sepuluh Tahun PBH, dengan harapan buta huruf akan selesai dalam jangka waktu 10 tahun. Sayangnya, hingga akhir 1960 masih terdapat sekitar 40 persen orang dewasa yang buta huruf. Keadaan itu membuat gerah Presiden Sukarno, dan pada tahun itu juga presiden mengeluarkan komando untuk menuntaskan buta huruf sampai 1964. Dengan komando itu, diharapkan pada akhir 1964 penduduk Indonesia usia 13-45 tahun telah bebas buta huruf, kecuali di Irian Barat (sekarang Papua). Karena tidak ada program tindak lanjut, langkanya bahan bacaan, dan semakin banyaknya anak usia SD (6-12 tahun) yang tidak sekolah, persoalan buta aksara muncul kembali.
Pada tahun 1966, digulirkan kembali PBH fungsional. PBH saat itu dibagi dalam tiga tahapan: PBH permulaan, PBH lanjutan I, dan PBH lanjutan II. Bahan belajar PBH permulaan menggunakan buku kecil “Petani Belajar Membaca” yang diselesaikan antara 20-30 hari. Selanjutnya, mulai 1970-an dirintis program kejar Paket A, yaitu program PBH dengan menggunakan bahan belajar Paket A yang terdiri atas Paket A1 sampai A100. Hingga tahun 1995, program PBH masih terus dilakukan di sembilan provinsi dengan memperbaiki sistem pelatihan, metodologi pembelajaran, dan sistem penyelenggaraannya.

Musuh Bersama
Pertanyaannya kemudian, mengapa program PBH tidak bisa efektif menekan jumlah pengidap buta huruf? Jika kita cermati dengan seksama, ketidakberhasilan program PBH itu, disebabkan beberapa hal. Pertama, tahap-tahap program yang dilakukan tidak pernah tuntas atau serta sekadar tambal sulam. Itu dapat dilihat dari budaya ganti rezim, ganti pula programnya, sehingga menimbulkan diskontiunitas. Kedua, masing-masing komponen tidak bekerja secara sinergis dan dengan visi yang sama. Akibatnya, program tidak bisa berjalan efektif, karena tidak jelas ujung pangkalnya.
Tampaknya, strategi PBH yang selama ini dilakukan harus diperbaiki. Di samping harus paralel dengan pemberdayaan masyarakat, PBH harus dilaksanakan secara sinergis dengan upaya mendorong kesadaran membangun sektor produktif, misalnya melalui gerakan pembangunan sektor riil. Selain itu, pihak-pihak atau komponen yang dilibatkan harus melepas tujuan individu atau kelompok, dan selanjutnya menjadikan buta aksara sebagai musuh bersama yang harus diperangi seluruh bangsa.
Strategi itu, memiliki kesesuaian dengan langkah Presiden SBY, khususnya dalam Inpres No 5 Tahun 2006. Inpres ini di antaranya berisi pernyataan bahwa pemberantasan buta aksara dilakukan dengan mengerahkan seluruh kekuatan, mulai dari presiden, menteri terkait, gubernur, wali kota/bupati, camat, sampai kepala desa. Sedangkan pendekatan horizontal dilakukan dengan melibatkan berbagai ormas seperti Muhammadiyah, NU, dan sebagainya.
Upaya jitu yang tertuang dalam impres itu, harus didukung semua pihak. Perusahaan-perusahaan besar, harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk kegiatan corporate social responsibility (CSR). Anggaran yang terkumpul, bisa digunakan untuk kegiatan pelatihan, perekrutan relawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka inilah yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan program PBH.
Selanjutnya, masing-masing komponen harus selalu berkomunikasi secara transparan dan akuntabel, sampai sejauh mana program telah dilaksanakan. Dengan sistem itu, efektivitas program PBH bisa dicermati dan terus dipantau perkembangannya. Pada akhirnya, bangsa ini harus bersatu-padu melawan buta aksara sebagai musuh bersama, agar memiliki kembali kredibilitas dan nilai tawar dalam hubungan internasional.[] Peneliti utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Oleh Agus Wibowo
Dimuat Harian Pikiran Rakyat, 9 September 2008
Baru-baru ini, Majalah Time menyebut Indonesia sebagai negara yang tidak punya pengaruh atau kurang diperhitungkan sebagai kekuatan baru dalam hubungan internasional. Pemicunya, tulis Time, karena tingginya angka buta huruf di Indonesia, yang menyebabkannya tertinggal jauh tidak saja dari negara-negara Asia yang lebih dulu maju, tapi juga dari negara-negara pendatang baru seperti Vietnam, Laos, bahkan Kamboja.
Kabar Time tentu saja menimbulkan keprihatinan kita, khususnya para pemangku kebijakan (stakeholder). Artinya, program pemberantasan buta huruf (PBH)-yang dimulai sejak Presiden Soekarno sekitar 1960-an-belum berperan secara efektif. Hal ini terlihat dalam data yang dikeluarkan BPS (2007), dari total penduduk 211.063.000, pengidap buta huruf pada usia 15 tahun ke atas berjumlah 15,4 juta, dengan perbandingan laki-laki 5,8% dan perempuan 12,3%, dengan penyebaran di perkotaan 4,9%, dan perdesaan 12,2%. Dari jumlah itu, Pulau Jawa merupakan penyumbang terbesar dengan perincian Jawa Timur di peringkat pertama (10,47%), disusul Jawa Tengah (9,42%), dan peringkat terakhir Jawa Barat.
Pertanyaannya kemudian, apa yang menjadi penyebab kegagalan program PBH? Lantas, apa yang harus dilakukan bangsa ini agar keluar dari krisis buta huruf, yang kenyataannya menurunkan harkat dan martabat bangsa?

Politik dan pendidikan
Menurut Paulo Freire (1999), persoalan buta huruf sejatinya bertalian erat dengan aspek politik, pendidikan, dan sistem budaya masyarakat. Meski demikian, aspek politik memiliki pengaruh sangat kuat sekaligus sebagai kunci utama. Itu karena politik lebih sering menjadikan problem buta huruf sebagai komoditas kampanye, yang mampu menarik dukungan rakyat di samping kemiskinan. Sebagai isu yang sensitif, buta huruf akan menutupi kualitas, kredibilitas, atau kubu asal calon. Singkatnya, asal mengusung isu atau tema-tema itu, rakyat sudah pasti akan mendukung.
Fakta itu dapat kita lihat pada rekam jejak beberapa kandidat capres yang maju pada Pilpres 2009. Mereka juga menggunakan isu buta huruf dan kemiskinan sebagai kendaraan utamanya. Pada konteks pelaksanaan PBH, terlihat jelas adanya budaya ganti rezim, ganti pula kebijakan dan model penanganannya. Akibatnya, terjadi diskontinuitas yang muaranya membuat program PBH tidak efektif, dan justru menimbulkan persoalan baru.
Kebijakan politik yang sering berubah haluan itu, berimbas pada pendidikan, khususnya pada sistem filosofi dan anggarannya. Pada aspek filosofi, pendidikan justru tidak memberikan penyadaran, tetapi justru menjadi penindas dan “penabur kata” aspek kognitif anak didik. Singkatnya, pendidikan tidak mampu menumbuhkan kesadaran bahwa buta aksara merupakan persoalan besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga persoalan bangsa.
Sementara, anggaran pendidikan yang belum mencapai 20 persen masih ditambah dengan kebijakan otonomi daerah yang membebankan sepenuhnya pembiayaan pendidikan pada masing-masing sekolah. Maka, muncul fenomena yang sangat memprihatinkan, di mana masing-masing sekolah saling berlomba menaikkan biaya pendidikan. Dampaknya, semakin banyak masyarakat miskin yang tidak mampu mengenyam pendidikan, yang muaranya memicu munculnya problem buta huruf. Pada konteks ini, buta huruf terjadi karena kesempatan pendidikan terampas oleh politik dan sistem pendidikan itu sendiri.
Pada pidato presiden di depan anggota DPR/MPR tanggal 16 Agustus 2008, disebutkan anggaran untuk Departemen Pendidikan Nasional pada tahun anggaran 2009 ditetapkan Rp 224,4 triliun dari Rp 1.122,2 triliun total anggaran belanja RAPBN 2009. Dengan anggaran pendidikan sebesar itu, diharapkan masing-masing komponen pendidikan mampu meraih target 50 persen bebas buta aksara pada 2010.

Kredibilitas bangsa
Pada peringatan hari aksara kali ini, tampaknya harus segera disusun strategi yang jitu, dalam rangka mengentaskan bangsa ini dari buta huruf. Strategi ini harus bersifat holistis dan sinergis, antara aspek politik, pendidikan, dan sistem kebudayaan masyarakat. Artinya, selain paralel dengan pemberdayaan masyarakat, PBH harus dilaksanakan secara sinergis dengan upaya mendorong kesadaran membangun sektor produktif, misalnya melalui gerakan pembangunan sektor riil.
Tidak kalah pentingnya, masyarakat harus disadarkan bahwa buta aksaralah penyebab kemiskinan yang mencapai 41,1 juta jiwa, dan posisi human development index (HDI) atau indeks pembangunan manusia Indonesia yang berada di peringkat 108 dari 177 negara. Maka, menjadikan buta huruf sebagai musuh bersama, merupakan langkah jitu dalam rangka kesadaran eksistensi sebagaimana dijelaskan teori Freire sebelumnya.
Strategi demikian, sejatinya memiliki kesesuaian dengan langkah Presiden SBY, khususnya dalam Inpres No. 5 Tahun 2006. Inpres ini di antaranya berisi, pemberantasan buta aksara dilakukan dengan mengerahkan seluruh kekuatan politik (vertikal) dan horizontal, mulai dari presiden, menteri terkait, gubernur, wali kota/bupati, camat, sampai kepala desa. Sedangkan pendekatan horizontal, dilakukan dengan melibatkan berbagai organisasi kebudayaan, LSM, ormas keagamaan seperti Muhammadiyah, NU, dan sebagainya.
Pendidikan harus menjadi media PBH yang transformatif, artinya selalu melibatkan siswa pada kesadaran, kehidupan nyata, atau hubungannya dengan orang lain. Singkatnya, siswa dilatih menekuni pekerjaannya sebagai sarana menemukan makna baru, sekaligus memahami karya itu sebagai objek budaya. PBH model ini justru lebih efektif, ketimbang model penyetoran kata-kata yang harus dihafal siswa, tanpa mereka ketahui maknanya.
Tidak kalah pentingnya, perusahaan-perusahaan besar sebagai penyedia dana di luar sistem, harus menyisihkan sebagian penghasilannya-misalnya tertuang dalam corporate social responsibility (CSR). Anggaran yang terkumpul, bisa digunakan untuk kegiatan pelatihan, perekrutan relawan dan pembentukan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka inilah yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan program PBH. Selanjutnya, masing-masing komponen harus selalu berkomunikasi secara transparan dan accountable, sampai sejauh mana program telah dilaksanakan. Dengan model ini, efektivitas program PBH bisa dicermati dan terus dipantau perkembangannya. Semoga.[]
Penulis, peneliti utama FKPP Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Oleh Agus Wibowo *)
Dimuat Harian Suara Karya, Edisi Kamis, 4 September 2008
Dinamika elite politik menjelang pemilu legislatif dan pemilihan presiden (pilpres) menunjukkan fenomena menarik, khususnya tarik-ulur wacana kepemimpinan kaum muda melawan kaum tua. Pihak-pihak yang merasa terancam kedudukannya mencoba membela diri dan mempertahankan posisinya. Persaingan yang timbul terasa kurang sehat lantaran terjadi saling mencari kelemahan lawan dan mengabaikan aspek persatuan dan kesatuan bangsa.
Suksesi kepemimpinan, kata Azyumardi Azra (2007), harus memberikan kesempatan kepada kaum muda. Tetapi, tidak lantas menjadikan proses itu sebagai sebuah kutub yang saling berlawanan. Makna “muda” harus dipahami secara lebih luas, bukan dari aspek fisik atau jasmani semata, melainkan dimaknai sebagai visi, misi, pemikiran yang segar, dan berjiwa muda.
Meski dari segi fisik dan usia tergolong tua, tetapi kalau memiliki jiwa muda dan ide-ide segar ke arah pembaruan dan perbaikan bangsa, tidak ada salahnya dipilih. Sebaliknya, meski dari segi umur tergolong muda, tetapi jika visi, misi, dan ide-idenya tergolong “basi”, maka sosok ini tidak layak dipilih. Pertimbangan lama bahwa jabatan diberikan berdasarkan kompromi dan akomodasi politik pun seharusnya diganti dengan pertimbangan profesionalitas, kapabilitas, dan visi kepemimpinan.
Jika kita mau belajar, sejatinya banyak kearifan budaya (local genius) yang mengajari bagaimana memilih pemimpin yang baik. Dengan demikian, wacana pemimpin muda versus tua tidak akan menjadi pendulum pertikaian antargolongan dan antarkubu, yang memicu disintegrasi bangsa. Misalnya, konsep kepemimpinan hasthabrata yang terdapat dalam cerita Ramayana atau Ramayana Kekawin.
Konsep hastabratha itu, kata Indra Tranggono (2008), merupakan standar kepemimpinan ideal yang memiliki tugas mulia menciptakan kehidupan yang harmonis dan adil antara manusia, alam, dan Tuhan. Pemimpin yang baik adalah yang mampu menerjemahkan nilai-nilai adil paramarta atau watak adil merata tanpa pilih kasih dalam praksis kehidupan.
Secara terperinci, konsep hasthabrata itu terurai dalam delapan (asta) watak: bumi, api, air, angin, angkasa, matahari, bulan, dan bintang yang dalam bahasa Jawa kuno (kawi) disebut bumi, geni, banyu, angin, langit, surya, candra, dan kartika. Menurut Sri Mulyono dalam bukunya Wayang dan Karakter Manusia (1979), makna filosofi hasthabrata meliputi, pertama, pemimpin harus memiliki watak bumi. Watak ini akan mendorong seorang pemimpin untuk selalu memberi kepada sesama. Ini berdasarkan analog bahwa bumi merupakan tempat untuk tumbuh berbagai tumbuhan yang berbuah dan berguna bagi umat manusia.
Kedua, watak geni atau api. Pemimpin harus memiliki sifat api. Api adalah energi, bukan materi. Api sanggup membakar materi apa saja menjadi musnah. Namun, api juga bisa mematangkan apa saja.
Api dalam konteks ini bukan dalam pengertian yang destruktif, melainkan konstruktif. Maknanya, pemimpin harus memiliki komitmen, kesanggupan, dan keberanian untuk membakar atau melenyapkan hal-hal yang menghambat dinamika kehidupan. Misalnya sifat angkara murka, rakus, kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Ketiga, watak air atau banyu. Maknanya, seorang pemimpin harus selalu mengalir dinamis dan memiliki watak rendah hati, andhap asor dan santun, serta tidak sombong dan tidak arogan. Sifat mengalir ini juga bermakna bahwa pemimpin harus mampu mendistribusikan kekuasaannya agar tidak menumpuk atau menggumpal yang merangsang untuk korupsi. Seperti halnya air yang selalu menunjukkan permukaan yang rata, pemimpin harus bersikap adil.
Keempat, watak angin atau udara. Artinya, pemimpin harus memiliki watak yang memberikan hak hidup kepada masyarakat. Hak hidup, antara lain, meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak (sandang, pangan, papan, dan kesehatan), mengembangkan diri, mendapatkan sumber kehidupan (pekerjaan), berpendapat dan berserikat (demokrasi), dan mengembangkan kebudayaan.
Kelima, watak surya atau matahari. Maknanya, pemimpin harus mampu menjadi penerang kehidupan, sekaligus menjadi pemberi energi kehidupan masyarakat. Keenam, watak bulan atau candra. Sebagaimana bulan yang memiliki kelembutan menenteramkan, pemimpin harus selalu memberikan rasa tenteram dan menjadi sinar dalam kegelapan. Ia harus mampu memimpin dengan berbagai kearifan sekaligus visioner (memiliki pandangan jauh ke depan); bukan memimpin dengan gaya seorang tiran (otoriter) dan berpikiran dangkal.
Ketujuh, watak bintang atau kartika. Sebagaimana bintang menjadi panduan para musafir dan nelayan, maka pemimpin harus mampu menjadi panutan sekaligus mampu menyelami perasaan masyarakat. Seluruh polah dan tingkah laku pemimpin adalah suri teladan yang akan diikuti rakyatnya.
Kedelapan, watak langit atau angkasa. Maknanya, pemimpin harus memiliki keluasan hati, perasaan, dan pikiran dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa dan negara. Keleluasan inilah yang akan mampu menampung segenap keluh kesah, dan segala problem kehidupan yang dialami rakyat.
Pemimpin yang memiliki watak hasthabrata akan berperan bukan lagi sebagai penguasa, melainkan sebagai pengayom (songsong agung) dan figur panutan yang perlu dijunjung dan dihormati (sinuhun), serta dibela keselamatannya oleh masyarakat. Ia juga akan memperjuangkan penderitaan rakyat, sehingga dapat terjalin sinergi kepentingan yang harmonis dan kondusif, antara darma kehidupan raja atau sosok junjungan di satu sisi dengan kesetiaan bakti rakyat pada sisi yang lain (manunggaling kawula lan gusti).
Konsep ideal dalam hasthabrata perlu dijadikan alat bagi rakyat untuk menjaring calon legislatif dan calon presiden dalam pemilu mendatang. Siapa pun orangnya dan dari mana pun asalnya, jika memiliki watak ideal, paling tidak mendekati, harus didukung dan diapresiasi secara positif.
Pemimpin model itu akan menjadi “Ratu Adil” yang keberadaannya senantiasa diidolakan dan didambakan oleh rakyat lantaran kearifan, kebijaksanaan, dan darmanya. Ia dipastikan dapat membawa kemaslahatan kehidupan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Semoga.[] Penulis adalah pengamat masalah sosial dan pemerintahan.