Oleh: Agus Wibowo

Tanggal 2 Mei selalu diperingati sebagai hari pendidikan nasional. Tetapi, tak banyak kaum muda yang mengerti makna momentum ini, selain sekedar penggembira. Setengah abad yang lalu, Ki Hajar Dewantara lewat gerakan taman siswanya menggagas landasan filosofi pendidikan nasinol, yaitu : Ing Ngarso Sun Thulodho, Ing Madyo Mangun karsa, Tut wuri Handayani.
Filosofi ini secara harfiah bermakna pendidik (guru) ketika di depan mesti memberi contoh, di tenggah mampu menyatukan tekad dan di belakang memberikan dorongan serta kekuatan motivasi. Dalam makna luas, pendidikan semestinya menjadi korpus teladan yang diletakkan di garda depan (mainstream paradigma), menjadi semangat keberlangsungan bangsa, serta membangun generasi penerus bangsa yang santun, humanis dan unggul dalam keilmuan.
Sejatinya, tiga pilar (tri pusat) filosofi inilah yang menjadi khitah (mainstream epistemologis) pendidikan nasional kita. Selain itu, dalam pasal 31 Amandemen UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dasar hukum ini juga diperkuat dengan disyahkanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) tahun 2003 oleh presiden SBY. Baik UUD 1945 maupun UU SPN, sejatinya mengharamkan diskriminasi warga masyarakat dalam pendidikan.
Kenyataannya pendidikan mulai keluar dari khitah tersebut. Selain sarat dengan anomali, pendidikan semakin jauh dari keberpihakan pada rakyat. Misalnya, kurikulum yang sering dimodifikasi (CBSA, Kurikulum 1994, KBK dan KTSP) tetapi tidak mencerdaskan siswa, biaya sekolah yang semakin menjulang, kesejahteraan dan wewenang guru yang terabaikan, persebaran sekolah dan guru yang tidak merata, bangunan-bangunan sekolah yang rusak serta persoalan lainnya.

Belum lagi kekerasan yang membanyangi dunia pendidikan. Istilah “disiplin” atau mendisiplinkan peserta didik, bak monster yang siap mencabut nyawa peserta didik. Tidak bisa dimungkiri, memupuk kedisiplinan seringkali menjadi tameng bagi guru dalam memberikan hukuman fisik pada murid-muridnya. Kasus kekerasan di IPDN belum lama ini, setidaknya menunjukkan pemahaman yang keliru tentang konsep disiplin dalam pendidikan.
Para guru tak menyadari bahwa bentuk hukuman fisik, bisa saja membuat trauma dan berakibat buruk bagi perkembangan psikologis dan mental anak. Sekitar 80 hingga 90 persen anak-anak di Indonesia menurut Setyo Mulyadi (kak setyo) masih belum mendapatkan hak pendidikan. Sementara, berjuta anak Indonesia yang mengenyam bangku sekolah, mendapatkan suasana sekolah yang tidak menyenangkan.
Sejatinya, pendidikan merupakan proses humanisasi melalui pengangkatan manusia ke taraf insani. Oleh karenanya pembelajaran merupakan komunikasi eksistensi manusiawi yang otentik kepada manusia, untuk dimiliki, dilanjutkan, dan disempurnakan (Imam Setyawan, 2007). Artinya, pendidikan adalah usaha membawa manusia keluar dari kebodohan, dengan membuka tabir aktual-transenden dari sifat alami manusia (humannes).
Proses belajar juga menuntut upaya memahami bagaimana individu berbeda dengan yang lain (individual differences). Di sisi lain, memahami bagaimana menjadi manusia seperti manusia lain (persamaan dalam specieshood or humanness). Proses pendidikan semestinya memberi tempat inside-out pemberdayaan diri berdasar paradigma, karakter, dan motif sendiri. Dengan self awareness dan self insight, peserta didik dapat “terhubung” dengan dirinya dan mempunyai pemahaman lebih tentang dirinya. Pendidikan yang baik, menurut Komisi Delors (Learning: The Treasure Within), adalah pendidikan yang memberi paspor kehidupan bagi orang muda, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri, orang lain, dan nasib bangsanya.

Dari konsep itu, jelas bahwa hakikat pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik lewat proses pendidikan agar mampu mengakses peran mereka di masa yang akan datang. Ini berarti, membekali peserta didik dengan keterampilan yang sangat dibutuhkan sesuai tuntutan zaman menjadi sebuah keniscayaan. Hal itu beranjak dari pesimisme prediksi bahwa seiring dengan meledaknya jumlah lulusan, mereka akan dihadapkan pada kesulitan mencari kesempatan kerja akibat tidak seimbangnya dengan lapangan kerja yang ada.
Untuk mencapai kompetensi tersebut, semestinya kurikulum berisi pembelajaran yang humanis dan menyediakan ruang bagi eksplorasi masalah kemanusiaan, dan membantu peserta didik menghadapi masalah kehidupan sehari-hari. Karena itu, perlu dikembangkan pembelajaran keahlian yang dibutuhkan (live skill) atau mungkin akan dibutuhkan guna menghadapi aneka masalah identitas, kekuasaan, dan keterhubungan. Selain itu kurikulum mestinya juga berisi bagaimana menyelaraskan need for achievement, need for affiliation, dan need for power dalam pengembangan human relations.
Belajar dari Keterkejutan
Kita mestinya belajar dari persaingan Amerika Serikat dan Rusia beberapa tahun silam (tahun 1957). Waktu itu, Rusia berhasil meluncurkan pesawat Sputnik guna misi luar ankasa mereka. Amerika Serikat (AS) terkejut dan merasa ketinggalan zaman. Politisi AS serta-merta menuding pendidikan sebagai biang keladi ketertinggalan bangsa AS dari Rusia. Presiden John F Kennedy segera menanggapi serius masalah “rendahnya mutu” pendidikan AS saat itu dan mencanangkan program peningkatan mutu pendidikan. Hasilnya, beberapa tahun kemudian (1969) AS lewat misi Apollonya berhasil mendaratkan Neil Amstrong di Bulan.
Inilah yang disebut efek Sputnik, keterkejutan atas ketertinggalan yang membawa kepada kesadaran perlunya sebuah perubahan. Sejatinya bangsa kita sudah sering dikejutkan dengan penilaian yang buruk dari berbagai lembaga internasional. Salah satunya penilaian tentang rendahnya mutu sumber daya manusia Indonesia yang menempatkan Indonesia di posisi amat rendah. Hanya saja, kita sering menutup telinga. Para elite politik sepertinya tak merasa perlu mengambil sikap dengan cara meluncurkan program terpadu guna mengatasi masalah pendidikan ini. Yang sudah terdengar, mereka sibuk berebut kursi di kabinet maupun di DPR/MPR. Paling banter, wacana menaikkan anggaran pendidikan hingga 25 persen dari RAPBN. Kenyataanya, tidak pernah terbukti. Sikap indiferentisme amat fenomenal di kalangan elite bangsa kita.
Pola pendidikan kita semestinya membentuk komitmen, kejujuran dalam berpikir dan bertindak, memberikan live skill, menanamkan nilai-nilai humanisme pada peserta didiknya, mampu memangkas akar budaya korupsi, kolusi dan nepotisme. Kepemimpinan pendidikan yang diturunkan dari konsep filosofi pendidikan, harus dibangun dari visi dan misi yang jelas, dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Kesatuan antara komitmen awal (khitah), visi dan misi yang jelas, dan jaminan kulaitas layanan (quality assurance), bakal membawa roda manajemen pendidikan kita unggul dan terpercaya di mata dunia. Sudah saatnya segenap elemen bangsa berpikir bersama guna menaikkan mutu pendidikan nasional kita.[]
*) Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Posted by Pemikiran Pendidikan, Sastra &Budaya at 7:06 AM 0 comments  

 

Saturday, May 5, 2007

Langkah Politik Sultan dan Masa Depan

Oleh Agus Wibowo, Suara Karya,Jumat, 27 April 2007

Bumi Mataram belum lama ini diguncang oleh sabda Sultan Hamengku Buwono (HB) X lewat tulisannya “Berbakti Pada Ibu Pertiwi”. Di situ Sultan mengungkapkan ketidakbersediaannya dicalonkan kembali menjadi gubernur DIY 2009 mendatang. Rakyat Yogya pun bertanya-tanya, apa maksud sabda Ngarso Dalem tersebut.
Guna mengklarifikasi sabda Sultan tersebut, rakyat kemudian berinisiatif menggelar pisowanan agung yang dilaksanakan Rabu (18/4). Tak tanggung-tanggung, acara ini dihadiri lebih dari 40.000 warga. Kali ini Sultan tidak lagi duduk di singgasana, tetapi lesehan sama rendah dengan rakyat. Sikap mau berbaur dengan rakyat ini menunjukkan situasi kedekatan Sultan dengan rakyat. Konsep pisowanan agung-pun bukan lagi bermakna ngabekten, melainkan dialog antara raja dan rakyatnya.
Hebatnya reaksi masyarakat terhadap sabda Sultan menggambarkan satu hal sangat penting, yaitu kedekatan ikatan emosional antara rakyat Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Sri Sultan. Masyarakat memang memiliki ikatan sosio-kultural-emosional yang sangat kuat dengan institusi kesultanan dan pribadi sultan, baik Sultan HB IX maupun Sultan HB X.
Pernyataan Sultan HB X untuk tidak lagi bersedia menjadi pemimpin formal pemerintahan menimbulkan ketakutan dan kegamangan masyarakat menghadapi masa depan. Masih banyak rakyat dan pejabat yang menghendaki Sri Sultan HB X tetap menjadi gubernur.
Menurut J Kristiadi (2007) kegiatan pisowanan agung secara historis berangkat dari tradisi yang ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Kemudian dilestarikan oleh pemerintahan Sultan Hamengku Buwono (HB) I. Meskipun demikian pisowanan agung kali ini bermakna lain.
Dari aspek kultural, pisowanan agung merupakan wujud loyalitas rakyat kepada sultannya yang diharapkan bertindak sebagai pengayom. Dari aspek politik, sejatinya pisowanan agung merupakan instrumen politik untuk mengetes potensi kekuatan untuk menjadi tokoh nasional, apakah masih ada loyalitas dari rakyat (testing the water).
Kuatnya sentimen lokal masyarakat Ngayogyakarta (dan suku Jawa pada umumnya) sangat bersinggungan dengan dimensi leadership Sri Sultan HB X. Jika dilihat dari tipologi kepemimpinan Max Weber, tipe kepemimpinan Sultan adalah kharismatik tradisional. Yaitu pengakuan masyarakat bahwa Sultan dengan segala atributnya adalah penguasa Kerajaan Mataram.
Dalam pisowanan agung tersebut Sultan menunjukkan komitmennya untuk membawa ruh pluralitas dari Yogyakarta untuk mewarnai Indonesia. Sejauh ini masalah penerimaan terhadap kemajemukan menjadi akar masalah yang mempersulit bangsa untuk bangkit dari keterpurukan.
Tetapi, di sisi lain, masyarakat DIY di bawah kepemimpinan Sultan mampu menunjukkan sustainabilitas untuk hidup rukun dalam kemajemukan agama, suku, dan etnis. Pada salah satu surat kabar nasional, Sultan mengungkapkan kesediaan dicalonkan menjadi presiden, demi mengabdi kepada rakyat dalam konteks yang lebih luas.
Tekad Sultan HB X untuk maju ke pentas nasional sebenarnya sudah dimulai ketika ikut dalam konvensi calon presiden Partai Golkar tahun 2004. Sultan maju dalam konvensi itu, karena pada awalnya didukung 16 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar se-Indonesia. Tetapi, dalam perkembangan konvensi, dia hanya didukung tujuh DPD.
Naiknya Sultan ke pentas pemilihan presiden (Pilpres) 2009 memang sebuah keharusan. Namun, semua itu tergantung apakah Golkar bersedia menjadi kendaraan politik Sultan. Meski saat ini Sultan menjadi penasihat Partai Golkar, namun Sultan akan sulit untuk maju sebagai calon presiden bersama partai berlambang beringin ini.
Rakyat Indonesia kini sudah sangat cerdas memilih sosok pemimpin untuk negaranya. Kita dapat belajar dari suksesnya SBY duduk di kursi presiden. Waktu itu, dirinya hanya dicalonkan oleh beberapa partai kecil (gurem).
Tetapi, sistem pemilihan presiden secara langsung memberikan keuntungan bagi SBY. Rakyat yang sebelumnya telah jatuh hati kepada sosok SBY yang elegan, tampan dan karismatik, langsung menjatuhkan pilihan untuk SBY. Selain itu, sistem pilpres secara langsung memberi kesempatan rakyat untuk tidak berkiblat pada partai yang diikutinya.
Demikian halnya dengan figur Sultan, momentum pisowanan agung yang diliput berbagai media menjadi semacam kampanye pendahuluan bagi Sultan untuk meraih simpati rakyat. Lebih-lebih para mahasiswa yang pernah hidup di Yogya, secara tidak langsung menjadi juru kampanye (jurkam) Sultan di daerah masing-masing. Pelan tapi pasti, kendaraan politik Sultan bakal menghantarkannya ke kursi presiden.
Sejatinya, rakyat kita masih terbiasa dengan figur kepemimpinan karismatik tradisionalistik. Hal ini tidak lepas dari akar historisitas kepemimpinan kita yang selalu merujuk pada sebuah kerajaan. Hadirnya alam demokrasi yang sudah berjalan beberapa dasawarsa belum mampu memberi makna lain pada sosok kepemimpinan.
Sultan memiliki kriteria tersebut. Penerimaan Sultan atas rakyatnya dalam pisowanan agung selain menimbulkan rasa haru, juga dirasakan sebagai tetesan embun di tengah dahaga rakyat yang haus teladan pemimpinnya. Di tengah atmosfer politik yang penuh hawa nafsu berburu kekuasaan, kepalsuan, kemunafikan, sikap oportunistik dan sikap menghalalkan cara, Sultan HB X menunjukkan kepemimpinan dan keteladanan untuk menolak memegang kekuasaan politik lagi. Itu merupakan sikap yang menunjukkan konsistensi dan keberpihakan keraton pada kepentingan rakyat.
Figur kepemimpinan Sultan HB X sudah semestinya ditangkap secara arif oleh DPP Golkar guna kendaraan politik pada Pemilu dan Pilpres 2009. Jika terlambat, bukan tidak mungkin Sultan dirangkul oleh partai lain. Jika demikian, Golkar akan kehilangan salah satu kader ideal dan aset besar partai ini.***

*)Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta